Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengatakan menyangkut subsidi yang bertujuan pemerintah bersama DPR membuat kebijakan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan petani, yang ditujukan kepada petani yang tidak mampu,  fakta di lapangan pelaksanaan subsidi terjadi carut marut terhadap pelaksanaannya.

“Rakyat membutuhkan pupuk untuk pemulihan kesuburan lahan, tetapi diberikan pupuk subsidi yang dapat mengurangi kesuburan tanah,” kata Firman, disela Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian, Rabu (2/7).

Firman Politisi Golkar menjelaskan Pemerintah telah mebuat rencana strategi untuk tercapainya swasembada pangan. Posisi kebutuhan pangan 35 juta ton beras, masih diproduksi oleh pulau jawa sebanyak 55%, namun unsur kekesuburan tanah dipulau jawa sudah rendah yang disebabkan karena penggunaan pupuk urea yang berlebihan.

Terkait pupuk urea bersubsidi untuk rakyat, dua tahun yang lalu Pemerintah dan DPR telah sepakat membuat keputusan politik bahwa pupuk urea secara bertahap dikurangi, namun faktanya pupuk urea tetap tidak pernah turun dari alokasi yang ditetapkan.

Firman kecewa juga terhadap penyelahgunaan pupuk bersubsidi yang tidak pernah ditindak tergas oleh Pemerintah. “Pupuk subsidi banyak yang salah gunakan dioplos menjadi pupuk non subsidi, namun penyalahgunaan ini tidak pernah diproses huhum,” ungkapnya.

Selain itu, Terkait benih, kualitas benih bersubsidi juga terjadi carut marut, dan tidak berhasilnya program penyuluhan bagi petani.

Ditegaskannya, kebutuhan pokok dalam rangka mendukung swasembada beras dan pangan sulit diharapkan tercapai diposisi 2014, karena pemerintah tidak konsisten terhadap rencana strategi yang sudah dibuat. “Pengawasan juga lemah ada unsur pembiaran kepada penyimpangan-penyimpangan kebijakan,” tegas Firman Subagyo.

Patut diketahui Kementerian Pertanian mengusulkan  anggaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2014 sebesar 28.897,25 Milyar, dan subsidi Benih 1.564,8 Milyar.  (as)/foto:odjie/parle/iw.